Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada akhir 2006. Sejak itu, saya mengelola sebuah penelitian kesehatan masyarakat di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Saya tidak menghitungnya sebagai pelayanan kedokteran klinis. Pelayanan kedokteran klinis sebagai klinisi saya hitung sejak hari pertama saya ditempatkan di salah satu klinik spesialis di RSUD Sekayu. Rumah sakit ini adalah sebuah rumah sakit daerah di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya melayani rumah sakit tersebut sejak tanggal 3 Juli 2007 sampai dengan akhir tahun 2008. Tahun berikutnya, sampai dengan hari ini, saya melayani secara purna waktu di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

Dalam rangka membuat dokumentasi, maka saya memutuskan merenungkan sejenak empat tahun terakhir sebagai klinisi. Seperti pernah ditulis di beberapa tempat, seorang dokter tidak selalu menjadi klinisi. Ada yang berkonsentrasi pada penelitian, sebagai manajer pelayanan kesehatan maupun program kesehatan masyarakat, menekuni pengajaran ilmu kedokteran dasar, dan lain-lain. Saya akan membagi beberapa hal penting yang saya dapatkan dan pelajari selama empat tahun terakhir ini menjadi beberapa bagian dalam tulisan ini.

Diskriminasi

Sayangnya, hal pertama yang muncul dalam ingatan adalah diskriminasi. Di tengah perdebatan mengenai persebaran tenaga dokter, ternyata ada daerah-daerah yang resisten dengan dokter yang ditempatkan atau memilih penempatan di daerah tersebut dengan alasan agama yang berbeda. Begitu juga dengan yang saya alami. Pada hari ketiga saya bekerja, saya telah mengobarkan perang di forum rapat IDI kabupaten di dinas kesehatan kabupaten karena keberadaan saya dan beberapa dokter lain dianggap tidak sesuai karena masalah agama. Satu hal yang membuat saya sedih adalah: bahkan di organisasi profesi yang memegang tinggi sumpah jabatan, diskriminasi agama seperti ini masih terjadi dan dibahas dalam forum. Saya yakin ini tidak terjadi di semua tempat, tapi fakta bahwa ada paling tidak satu saja sudah cukup membuat saya sedih.

Kerja Fisik vs Kerja Otak

Tidak banyak orang yang paham bahwa pekerjaan sebagai dokter itu mempunyai porsi pekerjaan fisik yang besar. Sebagian besar orang mengetahui pekerjaan dokter di belakang meja klinik praktek saja, yang nampak melulu kerja otak. Sebenarnya tidak. Selain tenaga dan waktu yang dihabiskan untuk memeriksa pasien di klinik, seorang dokter mempunyai tanggung jawab juga untuk mengelola pasien di ruang rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, dan lain-lain. Sebagian pekerjaan tersebut mempunyai syarat-syarat administratif yang sangat rumit dan panjang sehingga dokter harus menghabiskan waktu banyak dan melelahkan untuk melengkapi berkas-berkas administrasi dan dokumentasi. Selain itu, banyak tindakan kedokteran yang dilakukan dengan tenaga fisik yang tinggi, misalnya operasi. Kami, para dokter yang belum spesialis mendapatkan tugas jaga di luar pekerjaan klinis pagi hari, dan dengan demikian terkadang harus mengubah pola tidur dan istirahat dengan resiko kesehatan kami sendiri yang terganggu. Belum lagi pada tugas jaga, porsi waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bisa jauh melebihi waktu dan tenaga yang dipakai untuk mengelola pasien. Karena itu, pekerjaan dokter memang melelahkan secara fisik, pikiran, maupun perasaan. Mengapa? Karena sehari-hari kami selalu berhadapan dengan orang yang mengeluh, yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi kematian. Sungguh tidak mudah menghadapi semua itu kalau persepsi yang dikembangkan mengenai pekerjaan dokter adalah pekerjaan di balik meja dengan suasana yang selalu nyaman dan bersih.

Mutu

Rumah sakit mengukur mutu dengan ukuran-ukuran yang berbeda dengan ukuran keberhasilan yang dikehendaki pasien. Pasien mengukur mutu pelayanan rumah sakit dengan kesembuhan, solusi total dari penderitaan, dan pelayanan secara fisik dari para staf rumah sakit. Sementara itu, rumah sakit mengukur mutu dengan cara yang berbeda. Ukuran mutu tersebut dapat berupa indikator klinis, indikator kepuasan pasien, penerapan pedoman keselamatan pasien, dan lain-lain. Sebuah rumah sakit yang nampak sangat memuaskan di mata pasien bisa biasa-biasa bila diukur dengan indikator-indikator tersebut, dan demikian juga sebaliknya. Hmmm, nampaknya tulisan khusus tentang ini diperlukan. Akan dipikirkan dan disusun.

Komitmen Pemerintah Daerah

Bupati/Walikota dan Gubernur sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan warganya. Di era desentralisasi ini, Bupati/Walikota sebenarnya lebih mempunyai wewenang dalam hal ini. Saya beruntung karena saya mendapatkan teladan dari Bapak Alex Noerdin (Bupati Musi Banyuasin – Gubernur Sumatera Selatan) dan Bapak Don Bosco M. Wangge (Bupati Ende). Keduanya mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. Sudah lazim sebenarnya bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi bahasa seragam saat kampanye. Namun kedua pimpinan daerah ini saya tidak ragu bahwa komitmen mereka memang bisa dibuktikan dari sudut pandang manapun. Orang tidak akan lupa bahwa Alex Noerdin adalah bupati pertama yang mengasuransikan warga kabupaten Musi Banyuasin (selain pemegang Askes PNS dan Jamkesmas – waktu itu masih Askeskin) pada tahun 2007. Barulah Gorontalo menyusul setelah itu. Lewat kerja sama sister hospital antara RSUD Ende dan RS Panti Rapih, saya juga mengenal Bapak Don Bosco M. Wangge yang rendah hati namun keras dan tegas soal kualitas pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wajah RSUD Ende berubah banyak pada saat kepemimpinan beliau.

Komite Medis

Di Indonesia, komite medis rumah sakit tidak ada yang berjalan dengan baik. Mengapa? Salah satunya karena dalam pendidikan dokter, peran komite medis tidak pernah disinggung dan dibahas. Demikian pula dokter sebagai manajer dan pemimpin juga hanya diungkapkan namun tidak dioperasionalkan dalam pendidikan sikap dan karakter dalam pendidikan dokter. Akibatnya ketika masuk ke rumah sakit, dokter merasa gamang dalam mengatur diri dan badannya sendiri. Pemerintah sendiri mendorong peran komite medis dalam konsep tiga tungku sejerangan yang sering disampaikan oleh salah satu surveyor akreditasi dr. Nico A. Lumenta. Walau demikian, keengganan manajemen rumah sakit ikut membagi porsi arahan perkembangan rumah sakit dengan komite medis ditambah kendala dari dalam komite medis sendiri menjadikan konsep ini hampir tidak mungkin dilakukan di Indonesia, paling tidak sampai beberapa tahun ke depan.

Bakti Sosial Berbentuk Mobile Clinic

Pandangan saya dalam bagian ini khusus berlaku untuk pulau Jawa. Kepedulian kepada kelompok yang lemah, miskin, dan tersingkir sering diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial kesehatan. Umumnya, yang dipakai adalah pemeriksaan gratis dan obat gratis (atau murah). Saya sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan konsep ini. Pertama, ini mengesankan bahwa masalah kesehatan adalah murni masalah medis-kuratif. Proyek-proyek ini semakin menegaskan bahwa kendala kesehatan di Indonesia adalah melulu soal biaya. Kedua, kegiatan ini biasanya dilakukan satu kali di satu tempat, diulang dengan periode tertentu (selama masih ada penyandang dana) dengan rutin namun di tempat yang berbeda. Melihat bahwa Indonesia mulai menghadapi double burden penyakit menular dan penyakit degeneratif, maka satu kali kunjungan sama sekali tidak punya pengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatan. Ketiga, kegiatan-kegiatan ini melemahkan penetrasi Puskesmas di daerah yang dituju. Masyarakat menjadi resisten terhadap Puskesmas, karena ada pihak yang mau dan sengaja mendatangi mereka untuk memberikan pengobatan. Puskesmas mempunyai program peningkatan kesehatan yang kontinyu dan bisa diandalkan karena berbasis kebijakan. Saya usulkan supaya sumber daya yang terlibat dalam kegiatan mobile clinic ini digeser menjadi kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat yang melibatkan Puskesmas.

Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi adalah salah satu kewajiban dokter. Bagi dokter yang bekerja di rumah sakit, kompetensi yang dituntut tentu berbeda dengan dokter yang bekerja di tempat lain. Di rumah sakit, ada peralatan dan fasilitas pendukung tertentu yang memungkinkan dokter memainkan peran-peran tertentu dalam memafaatkannya demi kepentingan pasien. Masalah timbul ketika dokter membebankan peningkatan kompetensi ini pada rumah sakit dan rumah sakit merasa tidak mampu. Di sisi lain, rumah sakit memang mempunyai kewajiban dalam meningkatkan kompetensi dokter sesuai dengan tujuan dan pengembangan pelayanan yang diinginkan. Nah, ini perlu dibahas secara serius dengan mempertimbangkan tujuan peningkatan kompetensi tersebut dan sumber daya yang tersedia.

Uang

“Jangan pernah mengejar uangnya pasien!” Itu adalah nasehat penting yang saya dapat dari pimpinan saya di RSUD Sekayu. Pesan ini sampai sekarang masih saya pegang kuat-kuat. Jangan hanya karena pasien tidak mampu membayar lalu pelayanan tidak diberikan. Ini mudah saat kita bekerja sendiri atau dengan pemerintah. Tapi tidak mudah justru ketika kita berada dan bekerja di yayasan swasta seperti saat ini. Mengapa? Karena dana dari pasien memang diperlukan untuk operasional rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta tidak mempunyai sumber dana lain untuk mendanai kegiatannya, sementara pemerintah juga tidak memberikan insentif pajak. Pajak yang dibayar oleh rumah sakit swasta non profit adalah SAMA dengan pajak industri. Lalu bagaimana menyikapi hal ini di rumah sakit swasta? Jawabannya satu. Kembalikan pada prinsip dasar para dokter: “primum non nocere”. Pertama-tama adalah tidak menimbulkan harm pada pasien. Saya lebih suka menerjemahkannya secara lugas sebagai: kalau tidak perlu dilakukan, ya tidak usah dilakukan. Kalau pasien memerlukan obat atau tindakan tertentu yang berorientasi pada penyelamatan nyawa atau mengurangi penderitaan, ya dikerjakan secukupnya. Kalau tidak diperlukan, ya tidak usah aneh-aneh dengan mencari-cari indikasi pemeriksaan itu. Pasien miskin yang datang dengan kolik renal akut yang sangat nyeri diberi analgetik, antispasmodik, dan diperiksa urin rutin saja. Ga usah ngotot memaksakan diagnosis banding macem-macem yang buntutnya diperiksa USG, foto polos abdomen, dan lain-lain.

Mencintai Profesi

Seorang sejawat pernah mengatakan begini, “Orang-orang yang bukan dokter, bahkan itu suami/istri/orang tua/anak, tidak akan pernah bisa memahami mengapa kita mencintai profesi dokter.” Ini pernyataan yang kurang lebih bisa mewakili apa yang terjadi pada sebagian besar dokter. Profesi ini rumit, penuh keruwetan, menuntut pikiran secara purna waktu, dan menuntut totalitas. Sejak masuk ke Fakultas Kedokteran, semua calon dokter ditekankan mengenai bagaimana mencintai profesi dokter dengan utuh dan paripurna. Maka, jangan salahkan kami kalau kami lebih memilih bekerja di malam hari mengerjakan kasus cito dibandingkan menghadiri pesta perkawinan.

Ditulis oleh: dr. Robertus Arian D. (Hospitalist)