Salah satu tantangan dalam pengelolaan rumah sakit menghadapi akreditasi sistem yang baru adalah masalah keselamatan. Gerakan keselamatan pasien menjadi urat nadi sistem akreditasi rumah sakit. Walau mengadopsi sistem dari Joint Comission International (JCI), nampak bahwa Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) ingin mengedepankan mutu dan keselamatan pasien sebagai panglima dalam akreditasi rumah sakit.

Selain keselamatan pasien, kewaspadaan terhadap kebakaran dan kebencanaan adalah bagian dari sistem akreditasi dan berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, pengelolaan limbah, pengelolaan sistem utilitas (listrik, air, gas, pengatur suhu, dan lain-lain), dan pengelolaan alat medis.

Salah satu perencanaan yang komprehensif dalam hal kebencanaan sering disebut sebagai hospital disaster plan atau sering disingkat dengan HDP. Dokumen HDP sering hanya berhenti pada penyusunannya saja dan lupa diuji coba untuk melihat kelayakan penerapannya. Banyak yang lupa, bahwa perencanaan sering kali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Simulasi bencana, dengan demikian, sebenarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari penyusunan HDP.

Rumah Sakit Panti Rapih, tempat penulis berkarya, juga memiliki HDP. Kami menyebutnya rencana penanggulangan bencana rumah sakit, atau kami singkat sebagai RPBRS. Dokumen RPBRS ini merupakan kerja bersama seluruh unit kerja di RS Panti Rapih dikoordinasi oleh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan tim manajemen risiko. Dalam penyusunannya, tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dan komite pengendalian infeksi rumah sakit (KPIRS) juga ikut berkiprah.

Dalam menyusun RPBRS, seluruh unit kerja diminta membuat perencanaan apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Setelah perencanaan unit terkumpul, dibantu suatu draft, dokumen disusun. Penyusunan dokumen diikuti dengan rapat dan diskusi. Rapat dan diskusi menghasilkan kesepakatan bersama. Salah satu contoh kesepakatan bersama yang dicapai lewat rapat dan diskusi adalah penetapan jalur evakuasi, pembukaan titik kumpul aman, dan zona pelayanan triase. Pendek kata, RPBRS kami merupakan pemberdayaan seluruh unit.

Dokumen RPBRS mengatur perencanan sistem komando saat bencana, evakuasi pasien rawat inap, kelanjutan perawatan pasien di titik kumpul aman, pengelolaan pengunjung dan keluarga pasien, prioritisasi penanganan korban dari luar rumah sakit, aktivasi sistem pendukung pelayanan, dan asesmen bangunan dan sistem utilitas. Rencana tersebut kemudian disosialisasikan ulang kepada seluruh unit kerja, dengan dua cara. Cara pertama dilakukan di unit kerja masing-masing. Tim RPBRS berkeliling ke seluruh unit kerja untuk bicara mengenai RPBRS dan tugas secara spesifik apa yang dibebankan pada unit kerja tersebut. Cara kedua adalah dengan cara klasikal. Cara klasikal diberikan kepada para kepala unit kerja saat pertemuan dan pada karyawan baru atau baru diangkat.

Setelah fase sosialisasi selesai, kami adakan simulasi. Simulasi besar yang diadakan 6 April 2014 yang lalu bekerja sama dengan Akademi Keperawatan Panti Rapih (memperagakan pasien internal dan eksternal) dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) IV-44-02 di bawah Pangdam IV Diponegoro. Simulasi ini bertujuan menguji RPBRS dan menetapkan perencanaan untuk perbaikan di masa depan. Pada simulasi ini, kami memilih bencana gempa dan memakai situasi gempa tahun 2006.

Dalam simulasi ini, tim manajemen risiko menempatkan evaluator-evaluator di berbagai titik penting di RS Panti Rapih dan membuat asesmen mengenai jalannya simulasi. Ada beberapa catatan penting paska simulasi yang telah dibuat, misalnya mengenai kualitas triase, waktu yang dibelanjakan untuk identifikasi pasien, alur pasien saat evakuasi, pelayanan pasien di titik kumpul aman, dan lain-lain.

Paska proses penyusunan RPBRS dan simulasi, kami melihat bahwa banyak rumah sakit di Indonesia menghadapi masalah yang kurang lebih serupa dalam hal keselamatan dan kebencanaan. Banyak rumah sakit dengan sarana gedung, lokasi bangunan, dan sistem pendukung kebencanaan yang belum layak. Banyak rumah sakit di Indonesia dibangun tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan dalam rancangannya.

Kita mengenal beberapa rumah sakit yang diselenggarakan pada bangunan yang aslinya dirancang bukan untuk rumah sakit. Banyak pula rumah sakit yang dirancang dan dibangun oleh konsultan yang belum sepenuhnya memahami prinsip keselamatan pasien dan regulasi dari Kementrian Kesehatan. Berbagai rumah sakit, swasta maupun pemerintah, juga merupakan pengembangan dari bangunan lama, sehingga kesan tambal sulam tidak dapat terhindari.

Benyak masalah dapat muncul dari keadaan ini. Salah satu masalah misalnya mengenai bidang miring (ramp) pada gedung bertingkat yang dipakai untuk melayani pasien. Banyak rumah sakit belum memiliki bidang miring tersebut, sehingga berbagai cara evakuasi pasien dari lantai atas harus direncanakan, dilatih, dan dievaluasi secara rutin.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian banyak tim akreditasi adalah mengenai kewaspadaan terhadap kebakaran. Gedung-gedung lama banyak yang telah terbangun tanpa sistem deteksi dini kebakaran (smoke detector), alarm, dan penyemprot air (sprinkler). Dengan demikian, perlu pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) dengan jumlah dan bahan kimia yang tepat. Di samping itu, perlu juga satu seri pelatihan agar setiap staf mengerti bagaimana mempergunakan APAR tersebut untuk supresi kebakaran.

Pengalaman RS Panti Rapih dalam menyusun dan mensimulasikan RPBRS dapat menjadi pelajaran berharga bagi rumah sakit lain. Tentunya bukan demi keberhasilan akreditasi rumah sakit saja. Lebih penting untuk memastikan sistem keselamatan di rumah sakit dapat berjalan dengan baik lewat perencanaan yang matang. Ingat kata Benjamin Franklin, salah satu founding fathers negeri Paman Sam yang pernah menasihati kita, “By failing to prepare, you are preparing to fail”. Gagal mematangkan rencana berarti kita merencanakan kegagalan. Salam keselamatan!

 

Robertus Arian Datusanantyo. Kepala Instalasi Gawat Darurat RS Panti Rapih. Tulisan ini merupakan opini pribadi.

Latar Belakang.  Permenkes no. 755/MENKES/PER/IV/2011 mengenai Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit baru saja terbit. Tulisan ini akan membahas dan memberikan sedikit pandangan mengenai peraturan baru ini. Tulisan ini dibuat dalam latar belakang rumah sakit swasta non pendidikan.

Pendahuluan. Sungguh mengesalkan bila sebuah peraturan yang mengubah prinsip dasar datang ketika peraturan sebelumnya baru saja diimplementasi dengan investasi tidak sedikit. Menjadi sedikit menghibur, apabila lahirnya permenkes baru ini adalah bukti kinerja kementerian kesehatan dalam mengusahakan perlindungan dan keselamatan masyarakat atas kinerja staf medis. Hanya saja, perubahan mendadak mengesankan kurang matangnya regulasi sebelumnya, dan memberatkan rumah sakit. Rumah sakit besar serupa kapal besar dan berat. Konsekuensinya adalah pergerakan menjadi sangat lambat. Tiap perubahan mendasar dibuat dengan investasi tenaga dan waktu yang besar. Peraturan menteri ini datang tiba-tiba dan walaupun dengan judul “Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit”, namun isinya mengubah berbagai hal penting dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit secara mendasar. Mengapa demikian? Mari kita telaah satu demi satu.

Menganulir Tiga Keputusan Menteri Kesehatan. Peraturan menteri kesehatan ini terkesan “hanya” mengurus komite medik. Ternyata tidak. Pasal 20 yang menyatakan bahwa ada tiga keputusan menteri kesehatan yang dinyatakan tidak berlaku seiring berlakunya peraturan menteri ini. Keputusan yang dinyatakan tidak berlaku adalah Kepmenkes 772/2002 mengenai pedoman internal rumah sakit (hospital bylaws/HBL) sepanjang mengenai pengaturan staf medis, Kepmenkes 496/2005 tentang pedoman audit medis, dan Kepmenkes 631/2005 mengenai pedoman penyusunan peraturan internal staf medis. Kepmenkes yang disebut terakhir saja isinya sangat panjang, kompleks, dan dianggap sebagai buku manual penyusunan komite medis di tiap rumah sakit. Kita akan melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada komite medis pada bagian-bagian lain tulisan ini.

Hospital Bylaws (HBL) dan Medical Staff Bylaws (MSBL). Hospital bylaws (HBL) mendapatkan definisi yang sama dengan keputusan menteri yang sebelumnya. HBL adalah aturan dasar mengenai penyelenggaraan rumah sakit dan meliputi peraturan internal korporasi (corporate bylaws/CBL) dan peraturan internal staf medis (medical staff bylaws/MSBL). Pada CBL terletak penjelasan mengenai konsep three-legged stool (tiga tungku sejerangan/tungku berkaki tiga) mengenai hubungan pemilik, pengelola, dan komite medik rumah sakit. MSBL, menurut permenkes baru, disusun komite medik dan disahkan direktur utama rumah sakit, bukan pemilik rumah sakit seperti pada kepmenkes sebelumnya. MSBL mengacu kepada CBL. Dalam permenkes baru ini, MSBL sekurang-kurangnya mencakup pendahuluan dan dua belas bab berikutnya. Dalam kepmenkes yang lalu penyusunan MSBL juga dipilah ke dalam dua belas bab, namun lebih banyak mekanisme teknis dan mengatur mengenai staf medis. Dalam permenkes baru, MSBL bisa menjadi lebih ramping namun berbobot karena pembagian bab langsung mengacu kepada fungsi komite medis.

Definisi Komite Medis. Komite medis menurut pasal 5 permenkes baru merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur utama dan bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis. Definisi ini bertolak belakang dengan definisi komite medis pada kepmenkes sebelumnya yang menyatakan bahwa komite medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili. Menilik definisi, siapakah anggota komite medik? Menurut pasal 6, 7, dan 8, komite medis dibentuk oleh direktur rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan subkomite. Keanggotaan ditunjuk langsung oleh direktur utama, baik persona maupun jumlahnya. Ketua komite medik langsung ditunjuk direktur utama dengan memperhatikan masukan dari staf medis. Sekretaris dan ketua-ketua subkomite ditetapkan direktur utama menurut rekomendasi ketua komite medik dengan memperhatikan masukan staf medik.

Subkomite. Lain dengan kepmenkes sebelumnya, keanggotaan komite medik seperti diatur pada permenkes baru ini langsung dimasukkan ke dalam tiga subkomite, yaitu kredensial, mutu profesi, dan etika dan disiplin profesi. Pembagian ini benar-benar langsung merujuk pada tugas komite medik seperti dijelaskan pada pasal 11, yaitu melakukan kredensial, memelihara mutu profesi staf medis, dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. Ketiga tugas tersebut diimplementasikan lebih konkret dalam beberapa fungsi.

Kelompok Staf Medis. Berbeda dengan Kepmenkes 631/2005 yang memberikan fungsi besar pada kelompok staf medis (KSM), pada permenkes baru ini KSM hanya disebut satu kali pada saat pembahasan mengenai kredensial dan satu kali lagi pada lampiran bab kedua permenkes mengenai organisasi komite medik. Tertulis jelas bahwa kelompok staf medis (atau departemen klinis) diorganisasi langsung oleh direktur rumah sakit. Dengan ini, ditegaskan kembali bahwa komite medis bukan wadah perwakilan kelompok staf medis seperti definisi pada Kepmenkes 631/2005. Pada kepmenkes yang lalu, pengorganisasian staf medis dalam kelompok staf medis mendapatkan porsi panduan yang besar.

Subkomite. Pada dasarnya, tidak ada perubahan bermakna pada tugas subkomite. Hanya saja, pada Kepmenkes 631/2005 terdapat subkomite audit medis dan subkomite peningkatan mutu profesi medis. Dalam permenkes baru ini, audit medis adalah salah satu fungsi subkomite mutu profesi medis. Terdapat panduan bagaimana memilih topik audit medis dan semacam panduan kerja dalam lampiran permenkes ini. Beberapa peran subkomite juga memiliki titik berat berbeda dengan pedoman survei akreditasi rumah sakit versi yang sekarang masih berlaku. Misalnya mengenai kredensial. Kredensial dalam pedoman survei akreditasi rumah sakit menitikberatkan pada “memasukkan” staf medis ke dalam kelompoknya, namun pada kepmenkes yang lama dan permenkes yang baru, kredensial menitikberatkan pada penilaian dan pemberian kewenangan klinis yang khas. Kewenangan klinis pada permenkes baru ini terkesan sama dengan buku pedoman kredensial yang ditetapkan oleh PERSI.

Lain-lain. Permenkes baru ini mencegah terlalu banyaknya campur tangan komite medis dalam manajemen rumah sakit secara umum. Salah satu peran yang tidak direkomendasikan adalah pembuatan panitia-panitia dalam lingkup rumah sakit di bawah struktur komite medis, misalnya panitia keselamatan pasien, panitia rekam medis, dan panitia pengendalian infeksi rumah sakit. Permenkes baru ini mengatur bahwa panitia-panitia ini hendaknya dibentuk langsung oleh direktur utama dan bertanggung jawab langsung pada direktur utama.

Dampak pada rumah sakit swasta besar. Uraian sepanjang apapun tidak bermanfaat bila tidak kita refleksikan untuk rumah sakit. Berikut adalah beberapa hal yang saya catat berpengaruh untuk rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta besar non pendidikan.

  1. Perlu penyusunan HBL, CBL, dan MSBL yang baru untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri kesehatan ini.
  2. Regulasi baru ini membuat direktur utama lebih mudah “mengendalikan” komite medik. Ini dalam pengertian bahwa anggota dan pimpinan komite medik dipilih langsung oleh direktur dan ketua komite medik. Namun, pengendalian ini akan menjadi kekuatan semu apabila para staf medis yang dipilih oleh direktur utama bukanlah staf medis yang mempunyai “status terpandang” di antara staf-staf medis yang lain. Komite medik rawan menjadi boneka dalam keadaan seperti ini. Penetapan anggota dan pengurus komite medik harus sangat hati-hati dan memperhatikan masukan staf medis yang lain.
  3. Organisasi komite medik menjadi lebih ramping, lebih manageable. Tidak besar, berat, dan nggedibel. Ini akibat komite medik tidak perlu lagi mengurus kelompok staf medis dan segala konflik yang terjadi di antaranya, kecuali sudah masuk ke ranah etika dan disiplin profesi medis.
  4. Pengelompokan staf medis (kelompok staf medis) dengan keahlian serupa atau berkelompok dalam satu unit kerja dapat diintegrasikan pada kedua bidang di bawah direktur pelayanan medis. Misalnya, seluruh dokter IGD dan dokter jaga bangsal berada di bawah koordinasi bidang pelayanan medik. Contoh lain misalnya seluruh dokter radiologi dapat berada di bawah koordinasi bidang penunjang medik. Integrasi semacam ini memudahkan organisasi, pembinaan mutu, dan pendidikan berkelanjutan. Komite medik tidak perlu lagi membuatkan rencana pendidikan berkelanjutan, karena sudah direncanakan oleh kepala instalasi atau unit kerja terkait. Fungsi instalasi sebagai penyedia fasilitas dapat menjadi lebih nyata karena expert atau ahli dalam pemanfaatan fasilitas tersebut berada di bawah koordinator yang sama.
  5. Tumpang tindih antara komite medik, kelompok staf medis, dan panitia-panitia dalam rumah sakit dapat terhindarkan. Misalnya, audit medis, mortality review, dan keselamatan pasien. Ketiganya kadang saling berkaitan. Hasil audit medis dan mortality review dapat menjadi bahan laporan insiden. Contoh lain adalah kebijakan antibiotika benar-benar dapat menjadi wewenang panitia pengendalian infeksi (PPI). Dalam penentuan kebijakan antibiotika, PPI dapat mengangkat staf medis dengan keahlian di bidang tersebut untuk menjadi tim ahli tanpa harus merepotkan kerja sama di antara kelompok-kelompok staf medis.

Kesimpulan. Goyangan pada tungku berkaki tiga memang cukup banyak dengan adanya permenkes baru ini. Namun banyak hal terlihat lebih efisien. Pemilik, pengelola, dan staf medis harus diupayakan sinergis dalam CBL. Pelayanan medis sebagai core business atau pelayanan inti rumah sakit semakin nampak dalam hal pemberian kewenangan klinis, pengawasan mutu, dan pembinaan etika. Rumah sakit juga tidak terlalu repot dengan banyaknya struktur dan percabangan dalam struktur.

Disusun oleh dr. Robertus Arian D., dokter jaga IGD dan ruang perawatan sekaligus sekretaris komite medis RS Panti Rapih Yogyakarta.

“Catatan: Ini adalah tulisan sambungan dari tulisan pertama yang bisa anda baca di sini.”

Setelah tulisan yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa standar baru akreditasi rumah sakit tidak lagi berdasarkan unit kerja, namun saat ini berdasarkan proses. Ada dua standar proses, dan dua sasaran. Sebelum membahas masing-masing standar dan sasaran, akan dijelaskan dulu mengenai anatomi tiap-tiap standar dan sasaran.

Baik standar pelayanan berfokus pada pasien maupun standar manajemen rumah sakit dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab membahas satu topik secara khusus dan dilengkapi dengan sebuah gambaran umum dan uraian berbagai standar yang dilengkapi dengan maksud, tujuan, dan elemen penilaian. Elemen penilaian menjelaskan apa saja yang akan dilihat untuk menilai pencapaian rumah sakit terhadap suatu standar. Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien mempunyai 7 (tujuh) bab dengan 161 standar dan 436 elemen penilaian. Kelompok standar manajemen rumah sakit mempunyai 6 (enam) bab dengan 153 standar dengan 569 elemen penilaian.

Sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran millennium development goals (MDGs) diatur agak berbeda dengan dua kelompok standar yang sebelumnya. Kelompok sasaran keselamatan pasien mempunyai enam sasaran dengan 24 elemen penilaian. Sementara itu, kelompok sasaran MDGs mempunyai tiga sasaran dengan 19 elemen penilaian.

Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien dibagi menjadi enam bab seperti bisa dibaca pada tulisan sebelumnya. Bab pertama, yaitu mengenai akses ke pelayanan dan kontinuitas pelayanan (APK) bertujuan menyelaraskan kebutuhan pasien di bidang pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang tersedia di rumah sakit. Ada beberapa standar yang disebut, yaitu admisi ke rumah sakit, kontinuitas pelayanan, pemulangan pasien, rujukan, dan tindak lanjut, transfer pasien, dan transportasi.

Bab kedua, mengenai hak pasien dan keluarga, menggarisbawahi peran serta keluarga yang sesuai dengan budaya setempat dapat meningkatkan hasil pelayanan pasien. Bab ini mengemukakan proses untuk mengidentifikasi, melindungi, dan meningkatkan hak pasien; memberitahu pasien mengenai hak mereka; melibatkan keluarga pasien dalam keputusan tindakan, informed consent, dan pendidikan staf tentang hak pasien.

Bab ketiga mengenai asesmen pasien menggambarkan mengenai tiga proses utama sebagai berikut: mengumpulkan informasi keadaan fisik, psikologis, sosial, dan riwayat kesehatan pasien; analisis informasi dan data pemeriksaan penunjang, dan membuat rencana pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Bagian ini juga mengatur pelayanan yang diberikan oleh laboratorium dan pemeriksaan penunjang pencitraan.

Semua profesi kesehatan memberikan pelayaan kepada pasien. Hal ini ditegaskan dalam bab keempat, mengenai pelayanan pasien. Aktivitas pelayanan pasien ini meliputi: perencanaan dan pemberian pelayanan, pemantauan pasien, modifikasi pelayanan pasien bila perlu, penuntasan pelayanan, dan perencanaan tindak lanjut. Bab ini disusun secara paripurna dan telah mempertimbangkan pula pelayanan pada pasien terminal, pelayanan gizi, dan lain-lain.

Tindakan beresiko tinggi juga diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu bab kelima mengenai pelayanan anestesi dan bedah. Pelayanan yang diatur di sini meliputi pemberian berbagai tingkatan sedasi, pelayanan anestesi, dan pelayanan bedah. Bab ini tidak hanya berlaku di kamar operasi, namun diharapkan juga diimplementasikan di unit gigi, klinik rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan intensif, maupun pelayanan lainnya.

Dalam akreditasi model 16 pelayanan, dikenal kelompok kerja pelayanan farmasi. Di standar baru, hampir semua regulasi dan standar diatur dalam bab keenam ini, yaitu manajemen penggunaan obat. Salah satu bedanya adalah penyusunan standar baru yang lebih runtut, mulai dari manajemen organisasi, seleksi, pengadaan, penyimpanan, pemesanan dan pencatatan, persiapan dan penyaluran, administrasi obat, dan monitoring.

Bab terakhir, yaitu bab ketujuh membahas mengenai pendidikan pasien dan keluarga. Bab ini mengatur kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan, pendidikan terkait kondisi kesehatan pasien, perawatan pasien di rumah, dan mendorong rumah sakit untuk membantu para stafnya supaya dapat memberikan pendidikan bagi pasien.

Kelompok standar manajemen rumah sakit dibagi menjadi enam bab. Manajemen rumah sakit “dipaksa” untuk mengutamakan pelayanan berbasis kepada keselamatan pasien atau patient safety. Ini nampak dari bab pertama yang langsung membahas mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Walaupun ada sasaran keselamatan pasien yang harus dicapai, keberadaan bab ini lebih menekankan pada manajemen di tingkat rumah sakit.

Masih satu spektrum dengan keselamatan pasien, bab kedua adalah mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Bab ini bertujuan mengidentifikasi dan menurunkan resiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, tenaga profesi kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa kesehatan, dan pengunjung. Bab ini sedemikian mengatur sampai ke tingkat manajemen dan kepemimpinan tim pengendalian infeksi rumah sakit.

Bab ketiga diberi judul tata kelola, kepemimpinan, dan pengaturan. Bab ini percaya bahwa pelayanan prima bermula dari adanya sistem tata kelola yang baik dan  kepemimpinan yang efektif. Bab ini mengatur mengenai tata kelola, kepemimpinan rumah sakit, pengaturan, dan etika organisasi rumah sakit.

Tidak hanya bicara soal keselamatan pasien, kelompok standar ini juga meminta standar tertentu di bidang manajemen fasilitas dan keselamatan. Kepemimpinan efektif di bab ketiga dioperasionalkan di bab keempat ini dengan penekanan usaha pada mengurangi dan mengendalikan bahaya dan resiko, mencegah kecelakaan dan cidera, dan memelihara kondisi aman.

Bab kelima menggarisbawahi pentingnya kualifikasi dan pendidikan staf. Secara khusus pimpinan rumah sakit diingatkan untuk selalu mengetahui kebutuhan jumlah dan jenis staf yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dari unit kerja dan unit-unit pelayanan. Rumah sakit juga diminta membuat sistem kredensial yang baik dan pendidikan berkelanjutan bagi para stafnya.

Bab terakhir pada kelompok ini adalah mengenai manajemen komunikasi dan informasi. Komunikasi yang diatur dalam bab ini meliputi komunikasi antar tenaga kesehatan, kepada pasien, dan kepada komunitas. Bab ini telah dirancang agar dapat mengikuti standar informasi berbasis kertas maupun berbasis elektronik.

Sasaran Keselamatan Pasien yang ada dalam standar baru akreditasi ini hanya enam, bukan sembilan. Kelompok sasaran ini menggarisbawahi mengenai ketepatan identitas, peningkatan komunikasi, keamanan obat, pembedahan yang aman, pengurangan resiko infeksi, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Kelompok sasaran ini tidak mau generik. Semua diatur dalam standar yang cukup ketat, termasuk mengatur implementasi program sampai dengan pemantauan yang ketat. Sabun yang dipakai untuk cuci tangan sampai diukur untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sasaran Millennium Development Goals juga hanya mengatur tiga sasaran MDGs. Sasaran tersebut adalah penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, dan penurunan angka kesakitan tuberkulosis. Malaria sebenarnya juga masalah kesehatan yang perlu dikerjakan dan diperhatikan oleh rumah sakit namun tidak tercantum dalam sasaran.

Demikian uraian mengenai standar akreditasi rumah sakit yang baru. Standar ini akan mulai dipakai pada awal tahun 2012. Ada masa transisi 6 bulan pertama pada tahun 2012. Banyak orang skeptis bahwa standar baru ini akan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di rumah sakit. Namun begitu, standar ini memungkinkan kita sebagai praktisi rumah sakit untuk benar-benar mulai memikirkan perbaikan mutu pelayanan yang berbasis pada kebutuhan dan keselamatan pasien. Salam!

Ditulis oleh Robertus Arian D. (Hospitalist, tinggal di Yogyakarta)

Perjalanan dalam kota di Jakarta membuat saya lebih punya waktu memperhatikan keadaan sekitar. Penumpang Trans Jakarta yang mengantuk, bergelantungan, memakai earphone dari iPod maupun ponsel, dan pengguna jalan lain yang ada di sekitar bus Trans Jakarta. Saya lalu berpikir dan membayangkan. Bagaimana perilaku masing-masing orang itu apabila sakit? Ke pelayanan kesehatan mana mereka akan pergi? Apakah masing-masing dari mereka mempunyai jaminan pemeliharaan dan/atau pembiayaan kesehatan? Apabila mereka pergi ke rumah sakit, nilai-nilai apa saja yang mereka harapkan? Apakah mereka tahu bahwa di Kuningan, di gedung Kementerian Kesehatan, ada satu ruang kecil yang dipakai oleh sekumpulan orang yang menyebut diri mereka Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang bertugas mengawasi dan menetapkan mutu pelayanan rumah sakit?

Republik Indonesia, yang merdeka sejak tahun 1945 dengan lebih dari dua ratus lima puluh juta penduduk, mempunyai tak kurang dari seribu enam ratus lima puluh rumah sakit. Untuk mengatur rumah sakit sebanyak itu, terbitlah undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan adanya syarat mutu akreditasi rumah sakit oleh lembaga independen yang menjadi syarat perpanjangan ijin operasional rumah sakit. Setiap rumah sakit, tanpa kecuali, harus melalui proses akreditasi dan bila dinyatakan lulus baru dapat memperpanjang ijin operasionalnya.

Akreditasi di Indonesia, berarti pengakuan pemerintah bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu. KARS, sejak tahun 1995 telah menetapkan adanya tiga jenjang kelengkapan akreditasi mulai dari 5 (lima) pelayanan, 12 (dua belas) pelayanan, dan 16 (enam belas) pelayanan. Setiap rumah sakit dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kekuatannya sendiri. Setelah disurvei, rumah sakit dapat saja lulus penuh, lulus bersyarat, atau tidak lulus. Akreditasi model ini berbasis kepada performa unit kerja. Diharapkan dengan integrasi unit-unit kerja yang masing-masing memenuhi standar, performa rumah sakit dapat meningkat dan memenuhi standar yang ditetapkan KARS.

Salah satu masalah yang mengikuti adalah sudahkah KARS sebagai lembaga “independen” yang mengurus akreditasi ini diakreditasi oleh badan pengawas mutu yang lebih kompeten? Pertanyaan berikutnya adalah apakah pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit merasakan manfaat akreditasi rumah sakit?

Jawabannya adalah belum. KARS akan diakreditasi oleh lembaga internasional yang mengurus mutu pelayanan kesehatan pada tahun 2013.

Tidak banyak sebenarnya yang diharapkan oleh pasien dan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Mereka mengharapkan pelayanan yang terjangkau, manusiawi, dan (ini yang sulit) menyembuhkan. Akreditasi rumah sakit, sebagai alat menjaga mutu tidak otomatis mempertemukan kepentingan regulator, kepentingan manajemen rumah sakit, dan harapan pasien.

Dua hal inilah yang saya rasa mendasari KARS untuk membuat standar baru untuk akreditasi rumah sakit yang akan dipakai mulai awal tahun 2012. Pedoman baru ini berdasarkan pada standar akreditasi rumah sakit dari Joint Committee International yang secara luas diterima di dunia. Standar baru akreditasi rumah sakit tidak lagi berdasarkan enam belas unit/satuan kerja yang ada di rumah sakit, namun dibagi menjadi dua kelompok standar dan dua kelompok sasaran. Standar baru ini menyoroti proses, sementara standar lama lebih menggarisbawahi pada outcome dan siklus PDCA.

Standar baru dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien dan kelompok standar manajemen rumah sakit dan dua sasaran yaitu sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran millennium development goals.

Standar pelayanan berfokus pada pasien terbagi menjadi tujuh bab, yaitu (1) akses ke pelayanan dan kontinuitas pelayanan (APK; (2) hak pasien dan keluarga (HPK); (3) asesmen pasien (AP); (4) pelayanan pasien (PP); (5) pelayanan anestesi dan bedah (PAB); (6) manajemen dan penggunaan obat (MPO); dan (7) pendidikan pasien dan keluarga (PPK).

Standar manajemen rumah sakit terbagi menjadi enam bab, yaitu (1) penungkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP); (2) pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI); (3) tata kelola, kepemimpinan, dan pengarahan (TKP); (4) manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK); (5) kualifikasi dan pendidikan staf (KPS); dan (6) manajemen komunikasi dan informasi (MKI).

Sasaran keselamatan pasien rumah sakit terbagi menjadi enam sasaran, yaitu (1) sasaran ketepatan indentifikasi pasien; (2) sasaran peningkatan komunikasi yang efektif; (3) peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai; (4) kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi; (5) pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan;  dan (6) pengurangan resiko pasien jatuh.

Sasaran millennium development goals terbagi menjadi tiga sasaran, yaitu (1) penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu; (2) penurunan angka kesakitan HIV/AIDS; dan (3) penurunan angka kesakitan tuberkulosis.

Bagaimana implementasi standar-standar baru tersebut? Mohon bersabar sampai tulisan berikutnya.

Disusun oleh dr. Robertus Arian D. (Ketua Pokja Pelayanan Medis RS Panti Rapih pada survei akreditasi 16 pelayanan 2009-2010).

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.622 pengikut lainnya.