Dalam tulisan saya terdahulu dan ikutannya, telah dipaparkan mengenai standar baru akreditasi rumah sakit. Mulai tahun 2012 akhir, standar ini sudah mulai diberlakukan dan ada beberapa rumah sakit yang sudah terakreditasi mempergunakan sistem yang baru ini. Bagi rumah sakit yang sudah terakreditasi 5, 12, atau 16 pelayanan di masa lalu, timbul pertanyaan bagaimana panitia akreditasi dibentuk dengan acuan sistem yang baru ini.

Sebagaimana diketahui, sistem akreditasi baru ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien dan kelompok standar manajemen rumah sakit dan dilengkapi dengan dua sasaran yaitu sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran millennium development goals (MDGs). Core business pelayanan rumah sakit ada di kelompok pertama, sementara sistem pendukung ada di kelompok kedua. Sasaran keselamatan pasien sejatinya berada di dalam kelompok dua, namun oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dibuatkan kelompok khusus.

Bila dalam sistem akreditasi 5, 12, dan 16 pelayanan setiap pelayanan merupakan tanggung jawab satu pokja, muncullah pertanyaan mengenai bagaimana manajemen kepanitiaan akreditasi di sistem yang baru ini. Belum banyak pengalaman rumah sakit yang sudah melaluinya menjadikan beberapa rumah sakit yang akan memulai menjadi gamang, karena kawatir sistem kepanitiaan yang dibangun tidak sesuai dengan standar akreditasi yang baru. Tulisan ini akan berupaya membagikan pengalaman penulis dalam hal kepanitiaan ini dengan mengacu pada sistem di RS Panti Rapih (RSPR), sebuah RS swasta publik besar di Yogyakarta tempat penulis berkarya sehari-hari.

Apakah kelompok kerja (pokja) harus ada? Jawabannya iya. Mengapa begitu? Karena berdasarkan pengamatan pada rumah sakit yang sudah memulai proses pembimbingan, surveyor akan tetap berhadapan dengan pokja ketika melakukan survei. Sebaik apapun konsep yang selama ini dipresentasikan oleh KARS, audit dokumen bersama dengan pokja nampak masih akan mendominasi proses survei akreditasi.

Bila pokja masih harus ada, berapa jumlah pokja yang ideal? Jawaban pertanyaan ini bisa bervariasi. Saya sarankan 17 pokja. Satu untuk masing-masing bab di kelompok satu dan dua, satu untuk keenam sasaran keselamatan pasien, dan tiga untuk masing-masing sasaran MDGs. Pikirkan untuk selalu berorientasi pada keselamatan pasien, namun jangan menjadikan keselamatan pasien sebagai satu-satunya panglima dalam sistem akreditasi baru ini.

Pokja pertama adalah pokja akses dan kontinuitas pelayanan (APK). Pokja ini akan mengurus bagaiman pasien masuk, diterima, didaftar, dilanjutkan perawatannya, dirujuk, dipulangkan, dan ditransportasi. Melihat lingkup kerjanya, anggota pokja ini harus melibatkan bagian yang membawahi pendaftaran pasien, pendaftaran rawat inap, IGD, rawat jalan, rawat inap, dan bagian yang membawahi transportasi. Perhitungkan pula bagian yang membawahi lingkungan hidup dan bangunan sebagai pertimbangan tambahan ketika membahas akses pasien.

Pokja kedua adalah pokja hak pasien dan keluarga (HPK). Entah kenapa KARS dan badan akreditasi di dunia ini mencantumkan hak pasien terlebih dulu, bukan kewajibannya. Pokja HPK akan membantu rumah sakit dalam memberdayakan pasien lewat pengenalan terhadap haknya sampai dengan proses informed consent. Ada dua bagian lain, yaitu donor dan penelitian yang mungkin tidak secara umum terjadi di sebagian besar rumah sakit di Indonesia. Dengan demikian, pertimbangkan untuk melibatkan komite medis, rekam medis, perawat, dan bagian hukum (bila ada) di rumah sakit. Bila bagian diklat rumah sakit anda menaungi penelitian, libatkan juga.

Pokja ketiga adalah pokja asesmen pasien (AP). Inilah pokja yang paling gila karena elemen penilaiannya (EP) paling banyak dan berkali-kali lipat dari rata-rata EP milik pokja lain. Pokja AP banyak mengatur soal pemeriksaan penunjang diagnostik jadi unit-unit kerja penunjang diagnostik harus mengambil peranan paling banyak, seperti laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, dan radiologi. Usahakan pokja ini juga mempunyai akses kepada unit-unit kerja yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik seperti IGD, rawat jalan, dan rawat inap.

Pokja keempat adalah pokja pelayanan pasien (PP). Pokja ini akan mengatur berbagai proses pelayanan di rumah sakit pada unit-unit kerja. Pilihlah dokter, perawat, dan kepala-kepala unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan langsung pada pasien. Orang-orang ini haruslah berwawasan cukup luas dan disegani karena akan mengatur berbagai implementasi kebijakan inti pelayanan. Kebijakan khusus tersebut misalnya pelayanan pasien populasi khusus (geriatri, anak-anak, korban kekerasan, dll), resusitasi, kemoterapi, dan lain-lain.

Pokja kelima adalah pokja pelayanan anestesi dan bedah (PAB). Seperti namanya, pokja ini akan mengeksekusi berbagai kebijakan soal pembedahan dan pembiusan. Hendaknya pokja ini berisi orang-orang yang berkompeten di bidang manajemen kamar bedah dan segala yang terkait di dalamnya.

Manajemen dan penggunaan obat (MPO) adalah pokja yang keenam. Ini adalah satu-satunya pokja yang dapat diwakili oleh satu instalasi saja sebagai pemain utama, yaitu instalasi farmasi. Walau demikian, perawat dan dokter yang juga berkepentingan dengan obat perlu terlibat juga. Bila memungkinkan, tunjuklah satu atau dua orang kepala ruang rawat inap yang berpengaruh agar kebijakan pengelolaan obat-obatan di ruang rawat inap dapat terimplementasi dengan baik.

Di akhir kelompok satu adalah pokja pendidikan pasien dan keluarga (PPK). Pokja PPK ini mengarahkan rumah sakit agar mempunyai satu unit khusus yang mengatur mengenai pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilakukan di dalam rumah sakit dan sebenarnya sampai batas tertentu berkaitan erat dengan pemberdayaan pasien utamanya dalam proses penerimaan informasi terkait pelayanan kesehatan. Pilihlah unit yang sering melakukan proses ini, seperti ruang rawat inap, rawat jalan, IGD, kamar bedah, dan komite medis beserta unit-unit yang membawahi soal informed consent.

Kelompok dua, sejatinya terdiri dari tujuh pokja. Karena sasaran keselamatan pasien oleh KARS dipisahkan dari kelompok dua, maka ada enam pokja yang tersisa. Keenam pokja ini sebenarnya mewakili oraganizational context sesuai konsep chain of effect in improving health care quality seperti yang disampaikan Donald Berwick.

Pokja kedelapan disebut pokja peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP). Pokja ini memang terlihat agak tumpang tindih dengan keenam sasaran keselamatan pasien, walau sebenarnya tidak. Mutu menjadi panglima dalam pokja ini. Oleh karena itu, anggota pokja ini sebenarnya adalah mereka yang selama ini mengelola panitia mutu rumah sakit. Mutu rumah sakit ini dibedakan menjadi mutu klinis dan mutu manajerial. Banyak rumah sakit beranjak mengukur mutu lewat standar pelayanan minimal. Anggota pokok dalam pokja ini hendaklah mereka yang menguasai soal mutu rumah sakit.

Pokja berikutnya adalah pokja pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Seperti namanya, pokja kesembilan ini sebaiknya berisi orang-orang yang sehari-harinya mengurus soal pengendalian infeksi. Walaupun pengendalian infeksi tidak dapat dilepaskan dari keselamatan pasien, hendaklah diingat bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi sesungguhnya mempunyai cakupan kerja yang jauh lebih luas daripada keselamatan pasien. Selain anggota PPI RS sendiri, hendaklah pokja ini mengikutsertakan mereka yang selama ini juga mengelola limbah, lingkungan hidup, teknik, pemulasaraan sarana rumah sakit, dan sentral sterilisasi rumah sakit, dan perwakilan dari unit-unit pelayanan. Lebih baik bila pokja ini bisa dipimpin seorang dokter yang bersertifikat pengendalian infeksi atau seorang ahli mikrobiologi klinis.

Pokja kesepuluh disebut sebagai pokja tata kelola, kepemimpinan, dan pengarahan (TKP). Anggota-anggota pokja ini seperti namanya, perlu mengetahui dengan rinci dokumen-dokumen dan implementasi yang sifatnya mendasar. Salah satu direktur atau justru direktur utama hendaknya memimpin sendiri pokja ini, dan mulai dengan pembahasan mengenai hospital bylaws bila belum ada. Rumah sakit yang mempunyai unit research and design bisa mengikutsertakan anggota unit tersebut dalam pokja ini.

Pokja kesebelas adalah pokja manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK). Pokja ini mengurus apa yang dalam terminologi kita disebut pemulasaraan sarana RS, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan hal-hal yang terkait antara fasilitas dan pelayanan. Oleh karena itu, ketua panitia pembina K3RS dan orang-orang dari unit pemeliharaan sarana RS perlu masuk dan berkolaborasi di dalam pokja ini.

Pokja selanjutnya disebut pokja kualifikasi dan pendidikan staf (KPS). Pokja ini mengurus tugas yang menurut penulis adalah tugas terberat karena terkait dengan pengembangan staf. Rumah sakit di Indonesia nampak tidak mempunyai plafon anggaran yang besar untuk pengembangan staf. Dalam praktek sehari-hari, continuing professional development dilakukan sendiri oleh para dokter. Para perawat menunggu giliran dengan sabar, sementara para administrator menanti jatah pengembangan yang tak kunjung datang. Pokja KPS terbeban dengan amanat mengurus hal ini, oleh karena itu harus diisi oleh pimpinan unit pengelolaan sumber daya manusia (personalia), wakil dari komite medis, wakil dari komite keperawatan, dan bagian diklat rumah sakit.

Pokja terakhir di kelompok dua adalah pokja manajemen komunikasi dan informasi (MKI). Pokja ini unik karena telah memandang rumah sakit sebagai institusi yang memerlukan (dan tergantung) pada sistem informasi. Diakui atau tidak, dewasa ini sistem informasi di rumah sakit memang mulai memegang peranan yang vital. Peran ini mulai dari sistem billing sampai pengambilan keputusan di manajemen puncak. Pokja ini hendaknya beranggotakan pimpinan rekam medis, dan beranggotakan orang-orang yang memanfaatkan informasi dalam pekerjaan sehari-hari seperti bagian keuangan, akuntansi, pembelian, dan lain-lain.

Pokja keempat belas dalam panitia akreditasi sistem baru ini adalah pokja sasaran keselamatan pasien (SKP). Seperti sudah dikampanyekan sejak pertengahan dekade ini, ada enam sasaran keselamatan pasien. Masing-masing harus diurus dengan baik karena melibatkan banyak proses bisnis dan proses pelayanan di rumah sakit. Pokja ini bisa diisi seluruhnya oleh panitia keselamatan pasien yang telah ada dan harus dibuat sistem sehingga bisa berhubungan erat terutama dengan pokja PAB, MPO, PP, PMPK, dan PPI.

Pokja kelimabelas sampai ketujuh belas adalah pokja-pokja yang terkait dengan sasaran MDGs. Satu pokja mengurus satu sasaran, yaitu Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan penurunan kematian ibu dan bayi. Pokja yang mengurus tuberkulosis dan HIV/AIDS bisa dipimpin dan beranggotakan tim yang selama ini mengurus bidang terkait di rumah sakit. Keduanya juga perlu beranggotakan dokter yang kompeten di bidang itu, terutama dokter ahli infeksi dan dokter paru. Seorang dokter penyakit dalam dengan wawasan yang luas bisa menggantikan apabila tidak tersedia ahli infeksi dan ahli paru. Sementara itu, tim PONEK rumah sakit bisa menjadi pokja yang mengurus bidang penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pokja ini bisa juga memanfaatkan panitia yang mengurus soal rumah sakit sayang ibu dan sayang bayi dan juga tim advokasi menyusui di rumah sakit. Ketiga pokja terakhir ini akan masuk ke berbagai sistem dan layanan sehingga perlu melibatkan orang-orang dari berbagai unit yang bersinggungan langsung.

Selanjutnya, selain pokja siapa lagi yang perlu duduk dalam kepanitiaan? Penulis menganjurkan ada satu ketua umum yang memimpin seluruh panitia, dibantu dua orang sekretaris. Dapat pula ditambah dengan koordinator kelompok satu (membawahi tujuh pokja), dan koordinator kelompok dua (membawahi enam pokja). Ketua masing-masing pokja SKP dan ketiga pokja MDG dapat langsung berada di bawah koordinasi ketua panitia. Akan lebih sempurna bila ada seorang sekretaris purna waktu yang mengurus kepanitiaan besar ini.

Demikian mengenai susunan kepanitiaan. Semoga bermanfaat! (RAD)

Catatan: anda dapat mengunduh versi pdf tulisan ini di sini.